Beranda > Artikel > Hebat! Sekarang Indonesia Punya Kode Etik Media Online

Hebat! Sekarang Indonesia Punya Kode Etik Media Online

Walaupun terkesan lambat, keputusan Dewan Pers membuat Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) patut diberi apresiasi.

Bertempat di gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/2), penandatangan naskah yang juga bisa disebut sebagai kode etik jurnalisme online di Indonesia  ini berhasil disusun atas kerjasama kalangan akademisi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI) dan Serikat Perusahaan Pers.

Dalam acara tersebut juga turut hadir perwakilan awak media online nasional seperti kompas.com, detik.com, vivanews.com, jpnn.com, okezone.com, tribunnews.com, mediaindonesia.com, tempo.co, suaramerdeka.com dan harianjogja.com.

Menurut Asep Syamsul M. Romli, dalam blognya ia menulis bahwa media online (online media) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Media online adalah media massa ”generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (electronic media) –radio, televisi, dan film/video.

Lalu penulis yang  menggunakan nickname Romeltea menambahkan, media online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online –disebut juga cyber journalisme– didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet” (wikipedia). Secara teknis atau ”fisik”, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.

Berikut adalah kutipan lengkap Pedoman Pemberitaan Media Siber :

===================

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

KEMERDEKAAN BERPENDAPAT, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakankegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
e. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
f. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
g. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambatlambatnya
2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
h. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
i. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh

Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012

=====================

  1. Februari 10, 2012 pukul 6:01 pm

    Masalah kode etik media online ini agak tak nyaman juga. Okelah, bahwa setiap orang yang menulis di media, baik di media online atau media massa, memang bagus ada kode etik. Biar tak semena-mena, biar tak gampang menyebarkan fitnah. Cuma adalah hal yang aneh juga, mengingat Dewan Pers itu mewadahi pekerja pers, terutama mereka yang berada di bawah payung-payung organisasi seperti AJI dan PWI.

    Pertanyaannya: Sejak kapan bloggger yang jelas independen, tidak terikat dengan organisasi manapun, pernah diakui secara resmi oleh Dewan Pers? Ada kasus-kasus yang menimpa blogger, seingatku Dewan Pers tak ada pembelaan secara resmi, tidak seperti jika ada kasus menimpa pekerja pers lainnya. Jika kode etik memasukkan blog/blogger dalam ruang lingkupnya, berarti blog dan blogger mesti diakui sebagai bagian dari pers Indonesia. Apa Dewan Pers mau menyatakan itu secara resmi?😕

  2. Februari 10, 2012 pukul 6:17 pm

    @alex : ini memang persoalan pelik di negara kita. Padahal pengaruh blog besar sekali diranah tulis menulis di dunia maya. Saya berharap, komunitas blogger dapat segera memberikan koreksi atas pedoman yang disahkan Dewan Pers ini. Tapi ini kan pedoman, tidak ada saksi yang mengikat. Semuanya tetap yang menjadi acuan utama adalah UU Pers, Kode Etik Jurnalitik dan UU ITE.

    Pertanyaan bro kira-kira kan ada dua intinya : 1.Tentang Media Online dan ; 2, Tentang Keberadaan Blog. Yah,… bagaimana menyatukan keduanya. Apa mungkin ya.

    Kita tunggu saja perkembangannya. Mari sama-sama kita beri masukan…

  3. Februari 10, 2012 pukul 6:25 pm

    Great Post! soale nyebut-nyebut saya, ha ha… thanks!

  4. gogo
    Februari 10, 2012 pukul 7:39 pm

    nambah info.. ini hanya termasuk yg media online alias jurnalis beneran saja kan

  5. Februari 10, 2012 pukul 9:40 pm

    @Romel tea : Kang Asep, hantur nuhun ya. Akhirnya saya bisa ngobrol dengan orangnya langsung. Selama ini cuma baca bukunya saja dan sering saya kutip untuk bahan ngajar di kampus. Good luck!!

  6. Februari 10, 2012 pukul 9:42 pm

    @gogo : iya media online semacam perusahaan pers yang aktivitas jurnalisme nya di dunia maya. JAdi bukan penulis di blog kayak kita yang independen, bebas tanpa aturan tulis menulis, heheheh…. be yourself bagi anak yang suka ngeblog🙂

  7. Februari 25, 2012 pukul 1:53 am

    Ternyata hari ini sudah ada pertanyaan dari Dewan Pers tentang kode etik blogger🙂

  8. Februari 26, 2012 pukul 4:04 pm

    Mudah mudahan bisa terwujud ya..

  9. Agustus 3, 2012 pukul 1:17 am

    ijin mengutip “pedoman pemberitaan media siber” ini untuk TA saya ya mas

    • Agustus 23, 2012 pukul 3:31 am

      oke silahkan…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: