Buat Apa Facebook Diharamkan

Ketika muncul informasi mengenai status jejaring sosial Facebook yang sedang naik daun diharamkan, beragam reaksi keras dari pengguna internet yang mencela. Mereka mengganggap sikap para ulama pembuat fatwa terlalu berlebih-lebihan karena tidak menyentuh esensi persoalan umat yang paling krusial. Perkembangan teknologi komunikasi harus disikapi dengan cara berpikir untuk kemajuan umat bukan malah melihat sisi negatifnya saja. Bapak Blogger Indonesia dan pengamat internet Enda Nasution[1] menganggap fatwa ulama tersebut seperti kurang kerjaan dan terkesan seperti fatwa lucu-lucuan.

Kehebohan tentang fatwa ini mengemuka setelah muncul berita dari Jawa Timur, dimana para ulama Pondok Pesantren se Jawa-Madura yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren Putri (FMP3) menyatakan fatwa haram bagi Facebook. Pernyataan ini dikeluarkan saat pembahasan di forum Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtdien Lirboyo, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam forum itu para ulama menganggap pertemanan spesial berlebihan yang dilakukan di Facebook haram, karena pada Facebook pertemanan yang secara spesial tanpa tujuan keseriusan. Jika pertemanan spesial untuk mengenal dan diteruskan dalam hubungan pernikahan diperbolehkan, namun pada Facebook tidak seperti  proses khitbah (pinangan atau lamaran). Jadi pengharaman ini hanya berlaku untuk pertemanan spesial yang berlebihan saja, namun tetap halal jika sesuai manfaat dan penggunaannya.

PKS Juara di TPS Asrama FOBA

Hasil perolehan suara TPS 20 dihalaman Asrama Mahasiswa Aceh Wisma FOBA yang berada di wilayah RT 01 RW 07 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih dominan dibandingkan partai lain. Hanya suara untuk caleg DPRD saja, PKS harus kalah dengan Partai Persatuaan Pembangunan (PPP). Itupun hanya beda tipis.

Dominasi PKS juga terlihat dari perolehan suara bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disini, Dani Anwar yang merupakan kader PKS berhasil memperoleh suara tertinggi, sebanyak 46 suara. Dani Anwar ini adalah bekas cawagub yang kalah dalam pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Begitu juga yang memilih partai. PKS unjuk gigi dengan perolehan suara terbanyak.

Ada yang menarik di TPS ini. Partai besar seperti Golkar dan PDIP, caleg mereka yang akan duduk di DPRD tak satupun memperoleh suara.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 20 ini sebanyak 320 pemilih. Terdapat suara “golput” 228 orang. Namun dari total pemilih yang tercatat, masih banyak warga di TPS ini namanya tidak masuk dalam DPT. Bahkan dari 62 penghuni asrama FOBA hanya  26  orang yang dapat memilih. Selebihnya hanya jadi penonton menyaksikan warga sekitar asrama datang mencontreng.

Radio Komunitas di Tanah Rencong

Tiga tahun setelah tsunami, suasana rehabilitasi dan rekonstruksi lambat laun mengubah daerah-daerah hancur di Aceh menjadi daerah dengan bangunan fisik yang baru pula. Di sana-sini ditempat yang dulu hancur telah berdiri bangunan rumah-rumah baru, sekolah dan fasilitas publik lainnya. Seiring dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini pula, tidak hanya bangunan fisik yang menjadi fokus perhatian lembaga donor di Aceh tetapi juga bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan radio komunitas.

Bencana tsunami yang menyisakan derita panjang telah menjadi momentum yang tepat dalam mengembangkan media informasi warga yang berbasis komunitas. Beberapa hari setelah tsunami warga kehilangan arah dalam mendapatkan informasi karena akses terhadap media massa didaerah terkena bencana terputus. Ketika itu beban psikologis begitu berat. Mereka tidak hanya kehilangan harta benda tetapi juga kehilangan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Oleh sebab itu peran media massa terutama keberadaan radio komunitas dalam membuka isolasi informasi sangat strategis di Aceh pasca tsunami.

Wartawan, Politisi & Kebebasan Pers

A. Pengantar
Pandangan klasik yang dikemukakan de Sola Pool (1972) mengenai posisi wartawan terhadap penguasa (negarawan) adalah bahwa wartawan mengkonotasikan dirinya sebagai sebagai The St. George, sementara pemerintah sebagai The Dragon. Dari jargon jurnalistik yang ada hal ini lebih dikenal dengan istilah relationship of government and the media[1]. Jargon ini berasal dari Amerika Serikat karena disana keadaan semacam ini sesungguhnya hanya terjadi di ibukota Washington DC dan mereka percaya hubungan dengan pemerintah memang demikian. Jadi wartawan dengan kata lain tidak bisa dipaksa untuk memberitakan sesuatu yang bersumber berasal dari pemerintah.

Di Amerika Serikat pers begitu bebas untuk memberitakan. Wartawan memiliki keluasaan yang besar untuk mencari dan menulis apa yang mereka suka. Di negara demokrasi, peran pers berbeda dengan negara otoriter[2]. Di negara yang menganut sistem demokrasi, maka pers berfungsi sebagai watchdog terhadap pemerintahnya. Pers selain sebagai kawan juga lawan. Hubungan antara wartawan, elit politik dan pemerintah begitu mewarnai perkembangan pers disana. Meskipun pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap pers. Kebebasan ini secara implisit[3] disebutkan dalam amandemen pertama dari konstitusi Amerika Serikat, bahwa media massa diharapkan memperoleh akses atas government records.